Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat menilai rencana pengadaan kendaraan untuk Kopdes Merah Putih berpotensi memberi dampak signifikan bagi industri, khususnya sektor otomotif dan turunannya. Menurut DPR, kebijakan ini tidak hanya menjawab kebutuhan operasional koperasi desa, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi manufaktur, UMKM pendukung, hingga tenaga kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan kebijakan penguatan ekonomi desa yang menekankan pentingnya belanja pemerintah diarahkan ke produk dalam negeri.
Menggerakkan Industri dari Hulu ke Hilir
Pengadaan kendaraan dalam skala nasional dinilai mampu:
-
Mendorong peningkatan produksi pabrikan otomotif
-
Menghidupkan rantai pasok (komponen, karoseri, logistik)
-
Menyerap tenaga kerja di sektor padat karya
DPR menekankan agar skema pengadaan mengutamakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga manfaat ekonomi benar-benar tinggal di dalam negeri.
Tepat Guna untuk Koperasi Desa
Kendaraan operasional dipandang krusial bagi Kopdes Merah Putih—mulai dari distribusi hasil pertanian, pengangkutan barang kebutuhan pokok, hingga layanan usaha koperasi. Dengan kendaraan yang sesuai kebutuhan lapangan, koperasi desa diharapkan lebih efisien, cepat, dan mandiri.
DPR mengingatkan pentingnya spesifikasi yang tepat guna—hemat perawatan, irit bahan bakar/energi, dan sesuai kondisi geografis desa.
Tata Kelola dan Transparansi
Agar dampaknya optimal, DPR mendorong:
-
Perencanaan kebutuhan berbasis data
-
Pengadaan transparan dan kompetitif
-
Pengawasan mutu dan layanan purnajual
Tata kelola yang baik dinilai mencegah pemborosan sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Human Interest: Kerja Bergerak, Desa Terhubung
Bagi warga desa, kendaraan operasional berarti hasil panen lebih cepat sampai pasar, biaya logistik turun, dan layanan koperasi lebih dekat. Bagi pekerja pabrik dan pemasok komponen, order yang meningkat berarti jam kerja berlanjut dan penghasilan lebih stabil. Di titik ini, kebijakan bertemu dengan kebutuhan nyata.
Tantangan Implementasi
Sejumlah catatan mengemuka: pemerataan distribusi kendaraan, kesiapan bengkel dan suku cadang di daerah, serta pelatihan pengelolaan aset koperasi. DPR meminta pemerintah memastikan pendampingan agar kendaraan terawat dan berumur panjang.
Penutup
DPR menilai pengadaan kendaraan Kopdes Merah Putih bukan sekadar belanja barang, melainkan instrumen kebijakan yang dapat menggerakkan industri dan menguatkan ekonomi desa sekaligus. Dengan prioritas TKDN, spesifikasi tepat guna, dan tata kelola rapi, dampaknya bisa terasa luas.
